Nasional, beritainnews.com – Menanggapi penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo termasuk beberapa oknum jenderal dan kawan kawan lainnya, Direktur PUSKAPI (Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Keumatan Indonesia) Ahmad Ramdoni Husein, dalam opini dan pernyataan nya mengatakan bahwa pihaknya sebagai lembaga kajian ingin mengajak publik melihat lebih jauh dari sekedar siapa tersangkanya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sistem pengawasan penyadapan di negara ini bisa sedemkian rapuh.
“Ini Bukan sekedar soal orangnya, Tetapi Soal Sistem yang pengawasan negara yang rapuh,” ungkap Ahmad Ramdoni Husein di Bogor pada jum’at, 6/11/26.
Menurutnya ketika kabar dugaan penyadapan ilegal mencuat ke publik, banyak orang terkejut bukan karena isinya, akan tetapi karena target sasarannya yang bukan lagi warga biasa, melainkan orang nomor satu di Republik Indonesia, yakni presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh ormas hingga pengusaha dan menurut data yang terungkap ada 6000 orang menjadi sasaran penyadapan.
Menurutnya pengungkapan dugaan perkara penyadapan oleh Bareskrim Polri pada November 2026, merupakan penyadapan tanpa prosedur dengan penghapusan data elektronik.
” Tentu langkah yang dilakukan Bareskrim Polri patut kita apresiasi sebagai keberanian institusi penegak hukum untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Dari keterangan penyidik, kata Ahmad Ramdoni, bahwa penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik dan tanpa lampiran laporan polisi, serta diduga memasukkan nomor telepon kedalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. Jika keterangan ini benar, sambung dia, maka masalahnya bukan hanya pada oknum melainkan ada pada system.
“Selama ini, penyadapan diatur dalam peraturan Kapolri Nomor. 5 Tahun 2010. Aturan ini di buat di era ketika teknologi intersepsi belum secanggih sekarang,” jelasnya.
Dalam praktiknya, papar Ahmad Ramdoni pengawasan terhadap LIMS hampir sepenuhnya berada ditangan internal kepolisian, tanpa pengawasan independen yang kuat dari luar. Padahal, dalam negara demokrasi, penyadapan adalah kewenangan yang paling berbahaya yang memungkinkan negara mengintip percakapan paling privat masyarakatnya.
” Padahal di negara-negara demokratis, penyadapan hanya boleh dilakukan dengan izin pengadilan, untuk jangka waktu terbatas, dan harus bisa di audit, namun di Indonesia kita belum sampai kesana. ‘Jika Presiden saja bisa disadap, bagaimana rakyatnya,” tegasnya.
Tentu lanjut dia inilah pertanyaan yang harus membuat kita semua merenung. Jika sosok dengan pengamanan berlapis seperti Presiden saja diduga bisa menjadi target penyadapan tanpa prosedur, lantas bagaimana jaminan privasi bagi seorang kyai kampung yang mengkritik kebijakan pemerintah. Bagaimana jaminan bagi seorang aktivis mahasiswa yang sedang mengorganisir aksi damai.
Ia juga menegaskan, penyadapan ilegal bukan sekedar pelanggan pasal 258 KUHP atau pasal 32 UU ITE. Ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin konstitusi hak atas rasa aman dan hak atas komunikasi yang bebas dari penyadapan.
“Ketika warga merasa setiap teleponnya mungkin disadap, maka yang hilang bukan hanya privasi, tetapi juga keberanian untuk berbicara. Demokrasi akan mati pelan-pelan, bukan karena dibungkam, tetapi karena warganya membungkam diri sendiri,” jelasnya.
Menyikapi perkara ini kata dia, pihak PUSKAPI mengusulkan tiga tawaran langkah reformasi yang konkret, bukan sekedar kencaman.
Yakni Pertama, audit total LIMS, Presiden dan DPR harus memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh data penyadapan periode 2025-2026. Siapa yang memasukkan nomor, siapa yang menyetujui dan untuk kepentingan apa. Hasil audit ini harus disampaikan secara transparan kepada publik.
Kedua, reformasi pengawasan. Kita tidak bisa lagi penyerahankan pengawasan penyadapan hanya kepada internal Polri. PUSKAPI mengusulkan dibentuklah tim pengawas independen yang terdiri dari unsur DPR, Kompolnas, dan masyarakat sipil. Setiap penyadapan terhadap pejabat negara dan tokoh publik harus dengan izin pengadilan.
Ketiga, revisi regulasi Perkop No.5 Tahun 2010 sudah tidak memadai. Kita butuh aturan yang baru yang mewajibkan pencatatan digital yang tidak bisa di hapus, sanksi berat bagi penyalahgunaan, dan mekanisme pelaporan kepada korban setelah penyadapan selesai, seperti yang berlaku dibanyak negara demokratis.
“Hal ini guna menjaga Negara Hukum sesuai prosedur dengan tidak Menghakimi Orang,” imbuhnya.
Untuk itu PUSKAPI menegaskan yang menurutnya, bahwa semua harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Para tersangka berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Kita tidak boleh ikut-ikutan menghakimi seseorang sebagai pelaku makar sebelum ada putusan pengadilan.
“Yang harus kita hakimi adalah sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan ini terjadi,” katanya.
Ahmad Ramdoni juga menuturkan sebagai lembaga kajian yang lahir dari rahim gerakan keumatan, PUSKAPI meyakini bahwa kekuasaan yang tidak diawasi akan cenderung disalahgunakan. Seperti dalam khazanah Islam disebut amar ma’ruf nahi munkar dalam tata kelola negara mengingatkan penguasa ketika lalai, dan membela rakyat, ketika haknya dilanggar.
Kasus dugaan penyadapan ini menurutnya adalah ujian. ‘Apakah semua mampu mengubah krisis ini menjadi momentum reformasi atau semua hanya akan ribut sesaat di media sosial, lalu lupa sampai kasus serupa terus lagi terjadi.
“Negara hukum hanya akan kuat jika kita berani mengawasi kekuasaan, siapapun yang memegangnya,” pungkasnya.
Pernyataan Sikap PUSKAPI.
Dengan penyadapan ilegal adalah alarm bagi negara hukum. Negara tidak diam. Kami mendesak negara untuk audit total sistem LIMS.
1. Dukung proses hukum yang transparan.
2. Audit total LIMS dan reformasi pengawasan.
3. Lindungi privasi warga dan demokrasi. Tanpa pengawasan, alat sadap yang sah bisa berubah menjadi alat pengintip warga.
Pewarta: Ismet
Editor: Anwar S.
@beritainnews.com
