Bogor, beritainnews – Terkait polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Puluhan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bogor menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor yang sebelumnya dilakukan di Gedung DPRD Kota Bogor pada hari yang sama dengan membakar ban bekas dan membentang beberapa spanduk, Senin 27/07/26.
Ketua HMI MPO Cabang Bogor, Bhakti S. Legawa, dalam orasinya mendesak Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan tuntutan keterbukaan data keberlanjutan pendidikan ribuan lulusan Sekolah Dasar (SD) Tahun 2026.
Bhakti menegaskan, persoalan utama bukan sekadar banyaknya siswa yang tidak diterima di SMP Negeri, akan tetapi belum adanya data yang terbuka secara valid, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keberlanjutan pendidikan mereka.
“Negara wajib memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan tidak cukup hanya berasumsi bahwa siswa yang tidak diterima di SMP Negeri otomatis melanjutkan pendidikan ke sekolah lain. Tentu harus ada data yang transparan, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Bhakti.
Berdasarkan hasil kajian mereka (HMI MPO) Bhakti menyampaikan, bahwa jumlah lulusan SD Tahun 2026 di Kota Bogor mencapai 15.163 siswa dan sebanyak 13.528 siswa mengikuti SPMB SMP Negeri, namun hanya 7.126 siswa yang diterima.
Ia juga mengungkapkan, bahwa sebanyak 6.402 siswa tidak lolos seleksi, dan sekitar 2.000 siswa disebut memperoleh intervensi bantuan pendidikan, ia mempertanyakan kepastian pendidikan bagi 4.402 siswa lainnya yang hingga kini belum memiliki data keberlanjutan yang terbuka kepada publik.
Unjuk rasa HMI MPO Cabang Bogor ini juga mengacu pada Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, Bhakti menilai pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan tidak ada satu pun anak kehilangan hak atas pendidikan.
Dengan itu HMI MPO cabang Bogor mendesak Dinas Pendidikan Kota Bogor membuka data keberlanjutan pendidikan secara transparan dan terverifikasi dan pihaknya juga meminta Pemerintah Kota Bogor melakukan pendataan menyeluruh terhadap siswa yang belum melanjutkan pendidikan, memperkuat sistem pengawasan, serta mengevaluasi tata kelola penyelenggaraan pendidikan agar hak setiap anak benar-benar terlindungi.
Pada aksi unjuk rasa tersebut sempat terjadi kericuhan saat beberapa anggota HMI MPO berupaya merangsek masuk ke dalam kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor untuk menemui Kepala Disdik, namun pintu kantor ditutup dan dijaga ketat pihak keamanan Disdik dan pihak kepolisian wilayah sekitar sehingga suasana sempat bersitegang dengan saling dorong, untungnya aksi tersebut dapat dilerai setelah petugas kepolisian berkomunikasi baik dengan pengunjuk rasa.
Tidak lama berselang Kadis Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor, Herry Karnadi keluar dari pintu utama dan langsung menghampiri para pengunjuk rasa, ia meminta maaf atas keterlambatannya dan mengaku ada pertemuan rapat dibalai kota bogor sehingga baru bisa menemui para pengunjuk rasa. Singkatnya pada mediasi tersebut Kadisdik Herry menerima lampiran data dan berkas tuntutan dari HMI MPO cabang Bogor.
Menyikapi hal tersebut Kadisdik Herry saat ditemui beritainnews.com usai mediasi mengatakan, ia sangat mengapresiasi tuntutan yang layangkan HMI MPO, karna menurutnya apa yang disampaikan pada unjuk rasa tersebut berdasarkan data. Menurut Herry pihaknya membutuhkan hal seperti itu. Sementara untuk data yang HMI minta menurutnya bahwa untuk data dapodik off nya diakhir bulan Agustus dan data itu perlu disebar lagi.
“Saya senang dengan HMI karena mereka kritis dan berdasarkan by data, kalau berdasarkan data yang objektif dan reel saya pun bisa pertanggung jawabkan. Maka saya sangat membutuhkan hal seperti ini, sebagai teman diskusi juga dan teman solusi untuk kita mencarikan jalan keluar terhadap persoalan pendidikan, khususnya baik siswa yang tidak ketampung di negeri dan rawan sekolah karena kondisi keluarga,” Ujarnya.
Lalu upaya solusi terkait hal itu, menurut Herry pihaknya berjalan bersamaan antara membangun sekolah negeri dengan memberikan beasiswa kepada sekolah swasta, yang diharapkannya nanti dapat mengurangi angka putus sekolah dan bisa memberikan akses lebih besar lagi serta bisa membangun pendidikan yang lebih luas lagi.
Reporter: An
Editor: Anwar S.
