Kuasa Hukum JA, Munjin Sulaiman
Kota Bogor, beritainnews.com – Menanggapi pemberitaan yang viral di beberapa media terkait dugaan kasus penipuan yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPRD ) kota Bogor, inisial (JA). Dalam hal ini Kuasa hukum (JA), Munjin Sulaeman saat di Konfirmasi beritainnews.com Sabtu 19 September 2026 melalui WhatsApp, menyampaikan keterangan klarifikasi bahwa perkara tersebut sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat.
Adapun lanjut dia, penjelasan tersebut disampaikan berdasarkan dokumen dan fakta hukum yang menjadi dasar pihaknya dengan tetap menghormati kewenangan penyidik dan proses hukum yang sedang berjalan,
“Klien kami menghormati proses penegakan hukum. Namun demikian, kami memandang perlu meluruskan sejumlah hal agar perkara ini tidak dipahami semata-mata sebagai perkara pidana tanpa melihat terlebih dahulu hubungan hukum dan rangkaian transaksi yang melatar belakanginya,” Ujarnya.
Untuk posisi perkara menurutnya, bahwa telah terbit Laporan Polisi Nomor LP/B/859/V/2026/SPKT/POLDA JABAR tertanggal 6 Mei 2026 atas nama pelapor Sdr. Wahjudi Tanudibrata dengan terlapor Sdr. (JA) Perkara tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan SPDP Nomor B/SPDP/212/IX/RES.1.11./2026/Ditreskrimum dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 492 dan/atau Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ia menjelaskan, perkara berawal dari hubungan kontraktual antara CV. Bankun Usaha Mandiri yang dipimpin Sdr. (JA) dan PT. Restu Mahkota Karya Cibadak.
Lalu kata dia, terkait pokok pembelaannya adalah terdapat hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian. Dalam perjanjian tersebut telah diatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk konsekuensi atas keterlambatan pembayaran.
“Kami mencatat bahwa Pasal 6 perjanjian mengatur denda keterlambatan sebesar 2% dari nilai SPK kendaraan dan mengatur adanya toleransi apabila terjadi keadaan Force Majeure,” jelasnya.
Maka menurut Munjin dengan adanya klausul-klausul kontraktual tersebut, terdapat dasar untuk terlebih dahulu menilai persoalan ini dalam kerangka hubungan perdata dan pelaksanaan perjanjian, tanpa mengesampingkan kewenangan aparat penegak hukum untuk menilai ada atau tidaknya unsur pidana berdasarkan seluruh alat bukti.
Munjin mengungkapkan bahwa terdapat permohonan penerbitan STNK dan BPKB untuk 10 unit kendaraan yang telah dilunasi. Namun sampai Legal Opinion dibuat, dokumen otentik tersebut belum diserahkan. Kondisi ini menjadi bagian penting yang perlu diperiksa secara objektif dalam melihat keseluruhan hubungan hukum para pihak.
Selain itu lanjut dia terdapat penyerahan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Rumah atas nama (JA) kepada PT. Restu Mahkota Karya berdasarkan tanda terima tertanggal 28 Oktober 2024. “Bagi kami, fakta ini merupakan salah satu indikator bahwa terdapat upaya penyelesaian dan bentuk jaminan dalam hubungan hukum para pihak,” ungkap kuasa hukum JA.
Dalam rilisnya dia juga menegaskan, terkait dua cek BCA bertanggal 23 Desember 2024 dan 15 Januari 2025, Legal Opinion mencatat bahwa cek tersebut diberikan dalam konteks hubungan utang-piutang dan menurut posisi klien, kedua belah pihak mengetahui kondisi cek tersebut. Karena itu, konteks penerbitan cek dan pengetahuan para pihak perlu dinilai secara utuh, tidak hanya dari keberadaan cek secara formal.
“Kami meminta agar seluruh pihak tidak memberikan kesimpulan yang mendahului pembuktian. Klien kami siap memberikan keterangan, dokumen, dan bukti yang diperlukan kepada penyidik untuk menjelaskan posisi,” pungkas kuasa hukum (JA), Munjin Sulaeman dalam press rilis yang disampaikan nya.
Red.
Editor: Anwar S.
