Kota Bogor, beritainnews – Dalam upaya menguatkan sinergi dan kolaborasi menekan Angka Tidak Sekolah (ATS) di kota bogor tahun 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan mengumpulkan para penggiat pendidikan di Kota Bogor, diantaranya Pengawas, Penilik, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta organisasi mitra PAUD hingga Pendidikan Masyarakat (Dikmas), termasuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparatur wilayah di enam kecamatan,
“Selama semua stakeholder saling berkoordinasi, kita harus jemput bola. Kasi Kemas dari kecamatan dan kelurahan juga harus giat lagi door to door kepada warga yang putus sekolah,” ujar Jenal Mutaqin dalam rapat sinergitas di Hotel Onih, Kamis (6/8/2026).
Dia melanjutkan bahwa data dan fakta menjadi ukuran dalam penanganan dan upaya yang lebih maksimal. Memang menurutnya banyak permasalahan yang terjadi di tengah warga, terutama mereka yang putus sekolah.
Salah satu contoh permasalahannya kata Jenal, adalah faktor ekonomi, jarak sekolah, hingga kebutuhan sekolah, maka dalam hal ini sambungnya pemerintah hadir untuk mengatasi persoalan tersebut.
“PKBM itu gratis, dan lokasinya juga dekat. Alat-alat sekolah juga kita berikan. Saya rasa tidak ada lagi alasan untuk tidak bersekolah,” tegasnya.
Tentu menurut Jenal, perlu adanya pendekatan yang lebih maksimal lagi. Terutama dari para penggiat pendidikan yang dibantu aparatur wilayah dan OPD.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Herry Karnadi, dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa penyamaan persepsi para penggiat pendidikan sebagai upaya penurunan kasus ATS di Kota Bogor, seperti upaya yang dilakukan Pemkot Bogor pada Gebyar PKBM pada bulan Juni lalu yang berdampak signifikan untuk menekan angka putus sekolah.
“Sehingga para pengawas, penilik, SKB, organisasi mitra PAUD dan Dikmas serta PKBM harus bergerak menjemput masyarakat. Kita juga akan bentuk Kelompok Belajar (Pokjar) untuk kelurahan yang belum ada PKBM-nya. Ada total 14 kelurahan yang belum ada,” Ungkapnya.
Usai kegiatan, Herry Karnadi kepada awak media mengatakan bahwa Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor memberikan perhatian serius terhadap penanganan ATS di Kota Bogor dan untuk mempercepat penanganan ATS tersebut sambungnya, Disdik menggandeng berbagai perangkat daerah dan instansi, yakni Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan, kecamatan, hingga unsur kewilayahan.
“Dalam hal ini kami juga melibatkan Karang Taruna, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Rumah Data, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta berbagai lembaga masyarakat untuk bersama-sama mengajak anak-anak yang putus sekolah kembali mengenyam pendidikan,” papar Herry.
Gerakan tersebut menurutnya telah dimulai sejak Juni 2026 melalui Gebyar PKBM yang dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kota Bogor. Adapun Rakornis ini digelar jelas dia untuk menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan agar penanganan ATS berjalan lebih efektif.
“Hari ini kita Rakornis untuk menyamakan lagi langkah dan target,” jelas Herry.
Untuk itu Pemkot Bogor kata dia menargetkan sebanyak mungkin anak yang putus sekolah dapat kembali bersekolah sebelum penutupan atau cut off Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada Agustus 2026.
“Dengan demikian, data yang tercatat di Kementerian Pendidikan dapat diperbarui sehingga angka ATS Kota Bogor semakin menurun,” katanya.
Adapun, papar Herry jumlah anak tidak sekolah di Kota Bogor tercatat sekitar 9.900 anak dan angka tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan Desember tahun lalu yang mencapai sekitar 10.700 anak.
Herry berharap kolaborasi lintas sektor yang semakin luas dapat mempercepat penurunan angka tersebut dalam beberapa bulan ke depan. ‘Untuk mendukung target tersebut dia menerangkan, bahwa Disdik Kota Bogor menyiapkan tiga langkah strategis.
“Pertama, melalui program beasiswa SMP swasta. Kedua, memperluas akses pendidikan melalui PKBM, dan ketiga, membentuk Kelompok Belajar (Pokjar) yang akan mendekatkan layanan pendidikan hingga tingkat lingkungan,” terangnya.
Melalui Pokjar, bebernya proses belajar dapat dilaksanakan di fasilitas umum seperti posyandu, aula kelurahan, maupun kantor RW dengan dukungan tenaga pendidik dari PKBM dan menurut Herry konsep Pokjar merupakan strategi jemput bola agar anak-anak yang terkendala jarak maupun akses tetap dapat memperoleh layanan pendidikan.
“Pemkot Bogor juga menargetkan penurunan ATS hingga 2.000–3.000 anak pada tahun ini. Target tersebut akan dibarengi dengan verifikasi data ATS, termasuk mengidentifikasi warga yang telah pindah domisili atau tidak lagi berada di Kota Bogor,” Ujarnya.
Ada tiga faktor penyebab utama anak putus sekolah. kata Harry, yakni Faktor pertama adalah akses pendidikan, seperti keterbatasan daya tampung sekolah, ruang belajar, maupun ketersediaan sarana pendidikan.
Faktor kedua adalah tingkat kesejahteraan yang menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah, mulai dari biaya transportasi, seragam, hingga perlengkapan belajar.
“Dan faktor ketiga adalah faktor kultural, salah satu contohnya masih adanya pandangan sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan hingga jenjang SD atau SMP sudah cukup,” pungkas Herry.
Reporter: Ismet
Editor: Anwar S.
