
Kota Bogor, beritainnews.com – Sembilan Kepala Sekolah (Kepsek) dari jenjang TK, hingga SMK dikukuhkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor, meliputi Kepsek TK PGRI Munggarana, Kepala SMP PGRI 2, 3, 6, 9, 12, dan Kepala SMP PGRI 14 serta Kepala SMK PGRI 1 dan Kepala SMK PGRI 4 Kota Bogor yang dilangsungkan secara khidmat di Hotel Onih, Jalan Paledang, Kota Bogor, pada Sabtu 14/11/26.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor, Hanafi, Kepala Dinas Pendidikan, Herry Karnadi, Ketua PGRI Kota Bogor, Ade Sutisna, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI, Usman Tonda dan Ketua perwakilan YPLP PGRI, Asep Dendih,
Menurut Ade Sutisna, Pelantikan dan pengukuhan ini merupakan bagian dari langkah strategis organisasi untuk menyegarkan kepemimpinan sekolah, meningkatkan tata kelola manajemen pendidikan, serta memperkuat mutu pembelajaran di seluruh satuan pendidikan PGRI se-Kota Bogor.
“Kami harapkan kepala sekolah yang baru dilantik mampu membawa inovasi, menjaga sinergi dengan para guru dan orang tua siswa, serta terus memajukan kualitas pendidikan yang berdaya saing,” imbuhnya.
Ade Sutisna, juga menyampaikan, guru yang hadir pada acara pelantikan dan pengukuhan ini berjumlah 287 orang yang menurutnya itu telah menunjukkan, bahwa PGRI Kota Bogor luar biasa dan sangat sinergi dalam kegiatan ini,
“Alhamdulillah kita bisa melaksanakan silaturahmi terkait dengan pelantikan dan pengukuhan 9 orang kepala sekolah,” tuturnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kota Bogor yang telah melaksanakan dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,
“Insya Allah kita tetap akan mengadakan pelantikan di bulan Oktober kedepannya setiap bulan Oktober ketentuan berdasarkan keputusan itu adalah sampai 2030, jadi 4 tahun masa kerja kepala sekolah yang Insya Allah di 2030 nanti kita akan mengadakan pelantikan kembali,” ucap Ade Sutisna.
Sementara Ketua Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat, Asep Dendih, mengatakan, bahwa selain pengukuhan, kemudian ada juga pelantikan Kepsek yang lama kepada Kepsek yang baru dan itu sudah melalui proses administrasi yang orientasinya dengan berbagai tahapan yang sudah dilakukan hingga pengajuan,
“Yakni pengajuan Surat Keputusan (SK) yang dilakukan oleh yayasan ke Kabupaten Kota dari Kabupaten Kota ke Provinsi dari Provinsi ke pusat,” ungkapnya.
Dalam hal ini, sambung Asep, tentu Administrasinya harus ada rekomendasi dari yayasan Kabupaten Kota serta rekomendasi lainnya juga dari PGRI yang diajukan ke Provinsi dan dari provinsi diajukan ke pusat dengan tidak hanya satu orang saja. Namun demikian papar dia, selain administrasi ada juga tes uji kompetensi yang setelah layak mengikuti tes tersebut maka diajukan sampai keluar Surat Keputusan (SK) dari pusat sebagai proses syarat pelantikan dan pengukuhan,
“Dalam manajerialnya kepala sekolah tetap harus mengajukan berbagai inovasi. Sekolah juga harus terus meningkatkan kompetensi, kemampuan, dan moralitas peserta didik agar berdaya saing, mampu menjawab tantangan zaman, serta mencapai visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Ketua Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat ini.
Pewarta: Ismet
Editor: Anwar S.
@beritainnews.com




