Bogor, beritainnews – Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Kota Bogor periode 2026–2031 resmi dilantik oleh Walikota Bogor, Dedie Rachim, di Aula Gedung Paseban Sri Baduga Balai Kota Bogor, sabtu 04/07/26.
Susunan kepengurusan DPD IKAPPI Kota Bogor yang dilantik yakni, Uni Eli Murni Chaniago sebagai Ketua, sekretaris, Raden Ahmad Fajrul Islam, bendahara Novia Kusuma Dewi dan bidang-bidang strategis lainnya.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, usai melantik menyampaikan bahwa IKAPPI memiliki peran krusial sebagai jembatan kemitraan. Sinergi ini dinilai sangat penting dalam upaya pemerintah mengembalikan marwah pasar tradisional sebagai pusat transaksi ekonomi utama yang representatif.
Dedie berharap dengan kepengurusan IKAPPI yang baru terbentuk ini diharapkan menjadi jembatan yang memperlancar hubungan kerja sama, yang menurutnya sangat penting karena kini Pemkot Bogor sedang berusaha mengembalikan marwah pasar sebagai tempat utama bertransaksi jual beli.
“Diharapkan terbentuknya kepengurusan IKAPPI Kota Bogor ini mampu menjadi rumah perjuangan bagi pedagang pasar, sekaligus mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam membangun ekosistem perdagangan rakyat yang sehat, tertib, dan berkeadilan,” Ujarnya.
Salah satu tantangan terbesar saat ini, sambung Dedie yakni optimalisasi aset pasar yang telah dibangun dengan investasi besar. Pasar tradisional kerap menghadapi persaingan harga yang ketat dengan pedagang kaki lima (PKL) karena perbedaan beban biaya operasional, seperti sewa tempat dan listrik.
Sebagai solusi konkret, lanjutnya Pemkot Bogor berkomitmen merangkul para PKL untuk masuk ke dalam lingkungan pasar resmi. Langkah ini telah sukses diterapkan di Pasar Jambu 2, yang kini sejumlah pedagang kuliner jalanan telah direlokasi ke dalam pasar.
“Sekarang mereka memiliki alamat tetap, tidak lagi merasa terganggu, dan mendapatkan tarif yang terjangkau. Bahkan, setelah masuk pasar, mereka berkesempatan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta mengikuti pelatihan dari dinas terkait,” ungkap Dedie.
Lebih jauh Dedie memaparkan bahwa saat ini Pemkot Bogor mengelola 14 pasar tradisional yang menampung sekitar 9.000 pedagang. Adapun kata ia untuk memaksimalkan kapasitas yang ada, Pasar Jambu 2 masih menyisakan sekitar 500 kios kosong dengan menawarkan paket insentif sewa murah sebesar Rp1 juta untuk tiga bulan pertama demi menarik minat pedagang,
“Pengembangan infrastruktur juga terus berjalan, termasuk rencana perluasan lahan parkir di Pasar Gembrong yang beroperasi 24 jam,” paparnya.
Sementara ditempat yang sama, Ketua Umum IKAPPI Pusat, Abdul Rahman Suri, menegaskan komitmen organisasi dalam melindungi pedagang dari berbagai ancaman, seperti pungutan liar (pungli), risiko kebakaran, hingga penggusuran sepihak. Ia juga menyoroti pentingnya stabilisasi harga bahan pangan pokok di tingkat nasional maupun daerah.
“Kami mendorong agar harga beras, minyak goreng, gula, dan bahan pokok lain segera distabilkan. Saat ini tercatat ada 14.320 pasar tradisional di Indonesia yang jumlahnya terus menyusut karena kondisi ekonomi. Di Kota Bogor, kami ingin membalikkan tren itu dengan memperkuat ekonomi lokal,” tegas Abdul Rahman.
Lalu Ketua DPD IKAPPI Kota Bogor, Uni Eli Murni Chaniago yang baru dilantik menambahkan, bahwa pihaknya telah menyiapkan program kerja jangka pendek dan panjang, dengan fokus mengawal penataan PKL melalui skema tarif sewa yang adaptif dan bertahap. Selain itu menurutnya IKAPPI Kota Bogor juga akan mendorong digitalisasi pedagang pasar agar mampu bersaing di era modern.
“Pedagang tidak hanya berdagang secara konvensional, tetapi juga dibekali kemampuan menjual secara daring agar jangkauan pasar lebih luas dan pendapatan meningkat. Semua langkah ini bertujuan agar kesejahteraan pedagang terjaga sekaligus menciptakan Kota Bogor yang tertib, bersih, dan indah,” pungkas Ketua DPD IKAPPI Kota Bogor yang baru ini.
Reporter: Ismet
Editor: Anwar S.
