Nasional, beritainews.com – Dampak demonstrasi yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025 kini melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang kini marak di media sosial (medsos) sebagai tuntutan kepada Pemerintah dan DPR.
Tuntutan 17+8 ini disusun dari sekelompok influencer yang merangkum berbagai aspirasi rakyat untuk ditujukan kepada Pihak-pihak pemerintah yakni kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan kementerian sektor ekonomi yang kini tuntutan tersebut sedang berjalan.
17 Tuntutan Awal jatuh tempo Jumat, 5 September 2025, sementara 8 Tuntutan Jangka Panjang jatuh tempo Senin, 31 Agustus 2026.
Tuntutan kepada Presiden Prabowo
1. Mengakhiri keterlibatan militer (TNI) dalam keamanan sipil, dan memastikan tidak ada pengunjuk rasa yang dikriminalisasi.
Tidak terpenuhi
2. Membentuk tim investigasi independen terhadap kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta korban kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya oleh pasukan keamanan selama demonstrasi 28-29 Agustus, dengan mandat yang jelas dan transparan.
Sedang Proses
Tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan untuk anggota parlemen, dan batalkan fasilitas baru (termasuk dana pensiun).
Sedang Proses
4. Secara proaktif mempublikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, perumahan, dan fasilitas untuk anggota parlemen) dengan pelaporan berkala.
Tidak terpenuhi
5. Mendesak Komite Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tidak terpenuhi
Tuntutan kepada Para Pimpinan Partai Politik
6. Pecat atau berikan sanksi tegas kepada kader partai yang bertindak tidak etis dan memancing kemarahan publik.
Sedang Proses
7. Mengumumkan secara terbuka komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Tidak terpenuhi
8. Anggota DPR harus terlibat dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil untuk memperkuat partisipasi yang bermakna.
Tidak terpenuhi
Tuntutan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
9. Bebaskan semua demonstran yang ditahan, dan pastikan bahwa pengunjuk rasa tidak dikriminalisasi.
Tidak terpenuhi
10. Akhiri kebrutalan polisi dan patuhi SOP yang ada untuk pengendalian massa.
Tidak terpenuhi
11. Tangkap, hukum, dan adili secara transparan para perwira dan komandan yang memerintahkan dan melaksanakan tindakan kekerasan.
Tidak terpenuhi
Tuntutan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI)
12. Segera kembali ke barak. Hentikan keterlibatan dalam keamanan sipil.
Tidak terpenuhi
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi kepolisian.
Tidak terpenuhi
14. Buatlah komitmen publik dari TNI untuk tidak mencampuri urusan sipil di masa krisis demokrasi.
Sedang Proses
Tuntutan kepada Kementerian di Bidang Ekonomi
15. Memastikan upah yang layak bagi seluruh sektor tenaga kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, petugas kesehatan, buruh, pengemudi angkutan umum) di seluruh Indonesia.
Sedang Proses
16. Ambil tindakan darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi pekerja kontrak.
Sedang Proses
17. Membuka dialog dengan serikat pekerja untuk menyelesaikan masalah terkait upah minimum dan outsourcing.
Sedang Proses
8 Tuntutan Jangka Panjang meliputi
1. “Bersihkan” dan rombak DPR secara besar-besaran.
Tidak terpenuhi
2. Reformasi partai politik dan perkuat pengawasan cabang eksekutif.
Tidak terpenuhi
3. Menyusun rencana reformasi pajak yang lebih adil.
Sedang Proses
4. Mengesahkan dan menegakkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset).
Sedang Proses
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
Tidak terpenuhi
6. Kembalikan TNI ke barak. Tak terkecuali.
Tidak terpenuhi
7. Memperkuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan badan pengawas independen lainnya.
Tidak terpenuhi
8. Meninjau kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
Tidak terpenuhi
Untuk 17 Tuntutan Awal jatuh tempo Jumat, 5 September 2025 yang sudah melewati tanggal jatuh temponya. Sementara 8 Tuntutan Jangka Panjang ini hanya menyisakan 358 hari kedepan.
Terkait hal tersebut dari hasil pantauan beritainnews.com, para mahasiswa dan rakyat terus mengawal 17+8 Tuntutan ini.
Red.
Editor: Anwar S
