Kota Bogor, beritainnews.com – Atas tertuangnya keputusan Walikota Bogor terkait nama-nama yang direkomendasikan untuk menduduki jabatan direksi di Perumda Tirta Pakuan Periode 2026-2031, hal itu menuai kekecewaan dari para pegawai Perumda Tirta Pakuan dengan melayangkan Surat Pernyataan Terbuka (SPT) sebagai respon terhadap pemberitaan di sejumlah media, tentang rekomendasi direksi Perumda Tirta Pakuan tersebut yang telah tayang pada kamis 26 Februari 2026.
“Kami selama ini memilih untuk tidak bereaksi terhadap kegaduhan yang terjadi sejak munculnya petisi yang mengatasnamakan mayoritas pegawai, dengan tujuan untuk menjaga kondusifitas perusahaan dan fokus bekerja,” ujar salah satu Pegawai Perumda Tirta Pakuan melalui Surat Pernyataan Terbuka, Kamis (26/2/2026).
Pegawai yang enggan disebut namanya itu mengungkapkan bahwa, dari salah satu calon yang direkomendasikan tersebut justru melakukan pembiaran terhadap staf dan kelompok pendukungnya melakukan penggalangan petisi, yang memicu terjadinya kekisruhan hingga adanya intimidasi kepada pegawai dengan tidak adanya transparansi terhadap aspirasi yang terdapat dalam petisi tersebut untuk ditandatangani.
Dengan kejadian itu pihaknya menyayangkan karena Walikota tidak mencoba untuk mengkonfirmasi kondisi perusahaan yang sebenarnya secara utuh kepada pihak pegawai yang tidak menandatangani petisi tersebut, yang berada di bawah tekanan dan intimidasi.
“Kami sangat menyayangkan bahwa Bapak Walikota Bogor tidak melihat kekisruhan yang terjadi di Perumda Tirta Pakuan secara menyeluruh,” ungkap dia.
Bahkan menurut dia setelah pihaknya menyampaikan aspirasi lewat surat yang telah diterima pada hari Kamis, 19 Februari 2026 yang ditandatangai oleh 92 orang pegawai itu seperti tidak dipertimbangkan oleh Walikota Bogor.
Karenanya dengan kemunculan peberitaan itu membuat resah sebagian pegawai Perumda Tirta Pakuan, hingga muncul sentimen demotivasi pegawai-pegawai yang berdedikasi, yang dipastikan akan terjadi dan bisa berdampak terhadap kondusifitas pegawai dalam bekerja yang tentunya terhadap penurunan kinerja perusahaan.
Menurut dia sejatinya seleksi Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor diselenggarakan secara objektif dengan sepatutnya nilai dari hasil rangkaian seleksi yang diperoleh menjadi dasar bagi Walikota untuk memilih Direksi yang profesional dan ahli dalam bidangnya, serta menyampaikan permohonan rekomendasinya kepada Kemendagri berdasarkan data seleksi tersebut.
“Apabila Bapak Walikota menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan, melalui pernyataan ini kami juga memohon kepada Bapak Walikota Bogor untuk membuka secara transparan hasil psikotes dan Ujian Kelayakan dan Kepatutan (UKK),” imbuhnya.
Pihaknya juga berharap, Walikota Bogor tidak mudah terpengaruh oleh “jaminan kondusif” dari lisan salah satu pihak saja, yang justru dampaknya menimbulkan konflik berkepanjangan di lingkungan Perumda Tirta Pakuan yang saat ini menjadi BUMD Air Minum terbaik di Jawa Barat.
R2N
Editor: Anwar S
