Kota Bogor (B.in) – Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Bogor yang juga Ketua Komisi ll DPRD Kota Bogor, Edi Darmawansyah menilai program pemerintah dalam penataan transportasi umum berbasis massal di Kota Bogor saat ini telah gagal. Fakta nya menurut dia bisnis transportasi kini justru di kelola pihak ke tiga PT Kojari yang mana konsep transportasi massal itu for bisnis utamanya dan kegiatannya tidak jelas.
Edi Darmawansyah dok. Beritainnews.com
“Bahkan diketahui belakangan ini, bis tersebut tidak memiliki BPKB, merk mesin dan sasis tidak sama, inikan sudah kacau, mau dipungkiri apalagi, memang sudah bobrok, ” Ungkap Edi kepada beritainnews.com di kediamannya, Sabtu (2/7/22).
Harusnya, kata dia hal itu bisa dibenahi, tentunya dengan perencanaan yang matang, jelas dan terukur bagaimana manfaat bagi masyarakat secara luas.
Kalau memang harus di subsidi, lanjut dia, ya mestinya di arahkan jangan Perumda, akan tetapi Badan Usaha Daerah (BUD), itukan jelas bisa meringankan biaya transportasi di Kota Bogor. Tentunya harus dibenahi pengelolaan nya dengan ditangani orang yang profesional di bidang nya.
“Contoh, bis kita Perumda yang katanya di tangani oleh orang profesional, akan tetapi profesionalnya bukan di bidang transportasi, tentu ini menjadi tidak benar,” Ujarnya.
Selain itu lanjut Edi, Perumda juga harus punya sumber penghasilan lain yang berkaitan dengan transportasi itu sendiri, jadi tidak semata mata mengandalkan dana APBD.
Menurut Edi masih banyak yang bisa di combine atau digabungkan, contoh yang rencana usahanya akan di kembangkan di bidang transportasi, misalnya perbengkelan itu sudah benar.
“Jadi Perumda tidak hanya menangani bengkel bis nya itu sendiri, akan tetapi seluruh kendaraan dinas Pemda kota bogor yang jelas-jelas setiap tahun di anggarkan biaya perawatan nya bisa dikelola perawatan nya melalui bengkel itu,” tuturnya.
Kalau sekarang Edi menilai justru yang di untungkan pihak Kojari yang nantinya setelah 7 tahun beroperasi dan 15 bis akan diserahkan ke Perumda, tentunya bis bis itu menjadi bangkainya saja, sementara kojari sudah untung kamana mana.
Sebetulnya, kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor ini, bahwa konsep 3 angkot 1 bis itu sudah bagus, yang nantinya angkot itu tidak ada di dalam kota, akan tetapi menjadi feeder atau penyalur penumpang yang ada di pinggiran kota untuk di bawa ke jalur bis. Maka yang seharusnya di subsidi itu angkot.
“Dengan begitu angkot nya hidup, bis nya hidup dan kemacetan berkurang. ‘Kalau saat ini yang terjadi angkot nya mati, bis nya mati dan kemacetan semakin bertambah, “papar Edi.
Kalau pun itu dilakukan, sambung dia tentunya sarana prasarana nya harus di utamakan terlebih dulu, artinya jalan pinggiran yang dilalui angkot itu harus memadai, jangan sampai juga timbul masalah baru, dalam kota lancar di pinggiran malah semerawut, tentunya itu menjadi perencanaan yang tidak matang.
“Karena saya lihat masih banyak jalan dipinggiran yang belum memadai,” Ujarnya.
Sebetulnya kata Edi tidak ada masalah yang tidak bisa di selesaikan, hanya saja tinggal bagaimana niat dan keseriusannya itu sendiri dalam menyelesaikannya.
“Tapi, kalau cuma untuk jargon saja ngapain percuma. Karena itu bukan solusi menyelesaikan masalah. ‘Jangan juga menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah,” Pungkas Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Bogor ini.
Editor : Anwar
