beritainnews.com
Politik Pemerintahan

Setelah 18 Tahun Dinanti, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset

Diterbitkan: Redaksi beritainnews.com · 2026-11-19
Bagikan:
Setelah 18 Tahun Dinanti, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah. Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi, yang dijawab seruan setuju dari peserta rapat dan ditandai ketukan palu pimpinan sidang.

Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama sekitar 18 tahun sejak gagasan regulasi tersebut pertama kali muncul pada 2008. Undang-undang yang disahkan terdiri atas 74 pasal, dikembangkan dari rancangan semula 67 pasal, setelah Komisi III menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta melaksanakan lebih dari 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.

Undang-undang ini memperkuat mekanisme perampasan aset hasil kejahatan untuk pemulihan kerugian negara dan masyarakat. Salah satu ketentuan pentingnya adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku, atau non-conviction based forfeiture, yang dapat diterapkan dalam kondisi tertentu seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, dengan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.

Ruang lingkup tindak pidana yang diatur mencakup korupsi serta sejumlah kejahatan lain, antara lain narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas seperti investasi bodong. Pelaksanaan perampasan tetap harus melalui proses hukum dan putusan pengadilan, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan, dengan perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik.

Meski telah disetujui DPR, undang-undang ini tidak langsung berlaku pada hari pengesahan. Berdasarkan ketentuan peralihan, undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas aset terbentuk, dan penerapannya dibatasi terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Sumber: emedia.dpr.go.id (emedia.dpr.go.id). Foto: emedia.dpr.go.id.

Bagikan:
Iklan

Baca Juga

PAC PP Dramaga peringati Hari Pahlawan 2026: Pihaknya pertanyakan program Dayeuh PajajaranKades Ciomas Rahayu, apresiasi Bawaslu atas penetapan Kampung Pengawasan PartisipatifDPC PPP resmi dilantik masa bakti 2026-2031 dirangkai Musancab Se-Kota BogorHMI MPO Geruduk Balaikota Bogor, soroti penyalahgunaan wewenang Kabag Hukum dan HAMMusda BKPRMI ke-VIII: M. Alfian Fakhrurrahman terpilih ketua DPD periode 2026-2031
← Kembali ke Beranda