JAKARTA - Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang etik di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 November 2026, terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sidang yang berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, menghadirkan sembilan saksi, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan Eko Hadi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan majelis menyatakan Eko Hadi melakukan permufakatan terkait kegiatan akses ilegal, berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.
Atas perbuatannya, majelis menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku Eko Hadi merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Menanggapi putusan tersebut, Eko Hadi menyatakan mengajukan banding melalui mekanisme internal Polri.
Kasus ini berkembang setelah Bareskrim Polri menetapkan Eko Hadi sebagai tersangka pada 3 November 2026. Perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut juga menyeret sejumlah perwira tinggi Polri lainnya, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi, sehingga total terdapat empat tersangka. Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi dan dasar hukum yang sah, menyasar Presiden serta sejumlah tokoh, pejabat negara, jurnalis, hingga kalangan masyarakat sipil.
Putusan PTDH terhadap Eko Hadi menambah daftar petinggi kepolisian yang dipecat dalam skandal ini, setelah sebelumnya Irjen Ahrie Sonta Nasution juga dijatuhi sanksi serupa pada sidang etik 10 November 2026 dan turut mengajukan banding. Sidang etik merupakan mekanisme internal penegakan disiplin Polri yang berjalan terpisah dari proses pidana yang ditangani Bareskrim, termasuk dugaan akses ilegal dan dugaan makar yang tengah didalami penyidik.
Perlu ditegaskan, status tersangka bukanlah vonis bersalah dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak dalam perkara ini. Putusan etik terhadap Eko Hadi membuka pertanyaan lebih luas mengenai pengawasan internal, akuntabilitas penggunaan teknologi intelijen, serta perlindungan hak privasi masyarakat dalam penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum.
Sumber: radarjakarta.id (radarjakarta.id). Foto: radarjakarta.id.