beritainnews.com
Politik Pemerintahan

Gibran Serahkan Surat Mundur, Kursi Wakil Presiden Kini Kosong

Diterbitkan: Redaksi beritainnews.com · 2026-11-12
Bagikan:
Gibran Serahkan Surat Mundur, Kursi Wakil Presiden Kini Kosong

JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis siang, 12 November 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan, sejak hari itu jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan. Menurut Muzani, MPR bertugas mengisi kekosongan posisi wakil presiden tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sesuai ketentuan konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Muzani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, setelah menerima surat pengunduran diri Gibran.

Pimpinan MPR kemudian menggelar rapat untuk membahas surat pengunduran diri tersebut. Dari pertemuan itu disepakati MPR akan mengadakan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026 pukul 14.00 WIB, yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Rapat gabungan tersebut membahas empat agenda utama. Pertama, menentukan tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua, menyepakati pengiriman surat MPR kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon pengganti wakil presiden. Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa berkas para calon wakil presiden. Keempat, menyepakati pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyusun draf ketetapan MPR.

Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan pada Pemilu 2024, menyusul putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah. Isu tersebut sebelumnya memicu wacana penggunaan hak konstitusional DPR, termasuk hak menyatakan pendapat, serta aksi unjuk rasa yang menuntut kejelasan dan akuntabilitas.

Dengan kosongnya kursi wakil presiden, proses pengisian jabatan akan ditentukan melalui mekanisme konstitusional di MPR. Presiden Prabowo Subianto berwenang mengajukan dua nama calon pengganti untuk dipilih melalui Sidang Paripurna MPR, sementara nama calon yang akan diusulkan belum diumumkan secara resmi hingga proses tersebut berjalan.

Muzani menegaskan seluruh tahapan pengisian jabatan akan dilakukan secara terbuka sesuai peraturan perundang-undangan. MPR juga akan memastikan berkas calon yang diajukan Presiden diperiksa melalui tim verifikasi sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk dipilih.

Sumber: ntvnews.id (ntvnews.id). Foto: ntvnews.id.

Bagikan:
Iklan

Baca Juga

PAC PP Dramaga peringati Hari Pahlawan 2026: Pihaknya pertanyakan program Dayeuh PajajaranKades Ciomas Rahayu, apresiasi Bawaslu atas penetapan Kampung Pengawasan PartisipatifDPC PPP resmi dilantik masa bakti 2026-2031 dirangkai Musancab Se-Kota BogorHMI MPO Geruduk Balaikota Bogor, soroti penyalahgunaan wewenang Kabag Hukum dan HAMMusda BKPRMI ke-VIII: M. Alfian Fakhrurrahman terpilih ketua DPD periode 2026-2031
← Kembali ke Beranda