Bogor, beritainnees.com – Puluhan massa Mimbar Orasi Nusantara (Mosi Nusantara) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bogor, menuntut Ketua DPRD Kota Bogor di copot dan mendesak Walikota Bogor mundur dari jabatannya, selasa 16/09/2025.
Kordinator Mosi Nusantara, Suhandi dalam orasinya menyoroti lahirnya Perwali No. 21 Tahun 2025 yang mengatur penghasilan DPRD Kota Bogor hingga miliaran rupiah per tahun. Maka kebijakan ini dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat, sebab menurutnya saat ini masyarakat masih bergulat dengan kesulitan ekonomi, jumlah kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat serta biaya pendidikan yang tinggi dengan harga kebutuhan pokok yang kian melambung. Namun justru pejabat dimanjakan dengan gaji yang fantastis.
Selain itu, Mosi Nusantara juga menyoroti program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Bogor yang diduga kuat menjadi lahan transaksi politik, bancakan anggaran, dan pintu masuk praktik korupsi berjamaah yang di dasari hasil temuan investigasi Media KPK serta peringatan resmi KPK melalui SE-2/2024 menjadi dasar kuat bahwa penyalahgunaan Pokir tidak hanya melanggar etika politik, tetapi juga berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi.
“Kebijakan ini elitis, anti-rakyat, dan telah mencederai demokrasi lokal. DPRD dan Wali Kota tidak lagi berpihak pada rakyat, melainkan pada privilese dan kepentingan elite,” tegas Suhandi dalam orasinya.
Aksi demo Mosi Nusantara ini menutut lima poin yakni :
1. Menolak Perwali No. 21 Tahun 2025 – karena kebijakan ini hanya menguntungkan pejabat, tidak berdasar uji publik, dan bertolak belakang dengan kondisi sosial ekonomi rakyat Bogor.
2. Mencopot Ketua DPRD Kota Bogor – karena gagal menjaga marwah dan integritas lembaga rakyat, membiarkan DPRD terjebak dalam praktik bancakan anggaran dan politik transaksional.
3. Mendesak Wali Kota Bogor mundur– karena telah menandatangani Perwali yang elitis, minim transparansi, dan melukai kepercayaan publik.
4. Audit independen terhadap seluruh proyek Pokir DPRD – karena diduga kuat menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan, titipan proyek, dan potensi korupsi berjamaah.
5. Transparansi penuh APBD dan kemampuan keuangan daerah – agar masyarakat tahu sejauh mana uang rakyat dikelola, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam perhitungan keuangan daerah.
Dari pantauan beritainnews.com, masa Aksi yang di kawal ketat aparat kepolisian ini membawa payung hitam sebagai bentuk perlawanan dengan membentangkan banner besar bertuliskan:
“ Copot Ketua DPRD karena gagal menjaga marwah dan integritas lembaga rakyat ”
“ Hentikan Bacakan Pokir di Kota Bogor! ”
Dalam demo tersebut massa meminta bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kota Bogor, namun tidak dapat ditemui dan hanya sejumlah anggota DPRD yang dapat menemui massa untuk berdialog dengan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan tuntutan utamanya, tentu saja hal itu membuat demonstran kecewa dan semakin lantang menyuarakan seruan agar Ketua DPRD segera dicopot dan Wali Kota mundur.
“Ini bukan sekadar protes, melainkan bentuk perjuangan rakyat untuk mengembalikan marwah demokrasi, menuntut transparansi penuh, dan melawan praktik kebijakan yang koruptif serta anti-rakyat di Kota Bogor,”pungkas Kordinator Mosi Nusantara ini.
Reporter: R2n
Editor: Anwar S
