JAKARTA, BERITAINNEWS.COM — Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Penetapan itu disampaikan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam (3/11/2026).
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Ketiganya masing-masing adalah Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ketiga tersangka berpangkat jenderal dan diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur yang sah.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep dalam keterangannya. Ia menyebut para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga para pengusaha.
Polri menjelaskan dugaan penyadapan tersebut berlangsung kurang lebih selama satu tahun, dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Menurut Asep, pada periode tersebut para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Penyadapan disebut dilakukan tanpa landasan hukum serta tidak mengikuti mekanisme penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain dugaan penyadapan ilegal, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan dokumen yang memuat rekaman komunikasi hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri pada Oktober 2026. Tindakan itu diduga bertujuan menghilangkan jejak penyadapan. Laporan polisi terkait perkara ini dibuat pada 30 Oktober 2026, setelah petugas yang mengetahui proses penghapusan data tersebut melapor.
Dalam penyidikan, polisi telah meminta keterangan dari 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah USB flash drive. Barang bukti tersebut ditampilkan kepada awak media saat konferensi pers di Bareskrim Polri.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat sejumlah pasal terkait penyadapan ilegal, akses tanpa izin terhadap sistem elektronik, serta tindakan mengubah atau menghapus informasi elektronik milik pihak lain. Asep menyebut salah satu pasal yang disangkakan adalah Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur perbuatan secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Ketentuan lain yang dikenakan memiliki ancaman masing-masing enam tahun dan delapan tahun penjara.
Kasus ini menjadi perhatian luas publik dan media internasional karena menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara serta sejumlah pihak lain di luar lingkungan pemerintahan. Polri menyatakan motif di balik dugaan penyadapan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan lebih lanjut.
Sumber: stg.ntvnews.id (stg.ntvnews.id). Foto: stg.ntvnews.id.