BeritainNews.com / Kota Bogor, KPP Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor. 30 Juli 2025 – Puluhan orang yang tergabung dalam Komunitas Pemuda Peduli ( KPP ) Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap proses tender dan pelaksanaan proyek pembangunan SDN Cimanggu yang dinilai sarat masalah dan tidak transparan.
Dengan membawa spanduk dan membagikan selebaran berisi kritik tajam, para peserta aksi juga membakar ban bekas sebagai simbol protes terhadap sistem pengadaan yang diduga penuh kejanggalan.
(Soroti Peran PT Aulia Berlian Kontrusi)
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Beni Sitepu, menegaskan bahwa pihaknya menemukan langsung pelanggaran serius di lapangan, terutama dalam aspek keselamatan kerja.
” Para pekerja tidak dibekali alat pelindung diri ( APD ) yang memadai. Ini bukan hanya melanggar norma keselamatan kerja ( K3 ), tetapi juga menunjukkan buruknya tanggung jawab kontraktor, ” tegas Beni Sitepu
KPP Bogor Raya menilai bahwa PT Aulia Berlian Konstruksi tidak layak menjadi rekanan pemerintah, mengingat rekam jejak buruknya di berbagai proyek daerah lain, termasuk:
Proyek perpipaan di Kabupaten Bandung yang terhambat pasokan material dan keterlambatan pembayaran upah.
Proyek air bersih di Dusun Jumprit, Kabupaten Temanggung, yang mangkrak dengan progres hanya 40%.
Program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka yang dinilai tidak transparan dan hasilnya tidak sesuai perencanaan awal.
Desakan KPP: Audit Investigatif dan Evaluasi Total Proyek
Melalui aksi ini, KPP Bogor Raya menyampaikan beberapa tuntutan penting:
1. Pencoretan PT Aulia Berlian Konstruksi dari daftar penyedia jasa pemerintah.
2. Audit investigatif oleh APIP, BPKP, atau BPK atas proyek SDN Cimanggu, khususnya dana muka proyek.
3. Evaluasi ulang proses tender, dengan membuka dokumen kualifikasi penyedia kepada publik untuk mendorong transparansi.
4. Penegakan hukum terhadap dugaan mafia proyek yang terlibat dalam proses pengadaan.
5. Desakan kepada DPRD Kota Bogor (Komisi III) untuk segera bersikap, termasuk pemutusan kontrak jika ditemukan pelanggaran.
” Kami tidak anti-pembangunan. Tapi kami menolak penyedia jasa yang abai terhadap mutu dan keselamatan kerja. Jika tidak direspons, kami akan buka data ke publik, ” pungkas Beni Sitepu
Aksi Berlanjut Jika Tidak Ada Respons
KPP menegaskan bahwa jika aspirasi mereka tidak diindahkan, aksi lanjutan dengan data dan bukti konkret akan terus dilakukan. Mereka juga menyampaikan bahwa Komisi III DPRD Kota Bogor tidak boleh berdiam diri dan harus segera turun tangan.
” Jika DPRD membiarkan, artinya mereka turut melegitimasi praktik-praktik bobrok dalam proyek ini, ” tegas juru bicara KPP.
Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya pada 4 agustus 2025 yang dilakukan di Kejati Jawabarat, menunjukkan konsistensi dan keseriusan KPP dalam mengawal proses pembangunan yang bersih dan bertanggung jawab. ( RED )
