BOGOR — Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (20/11/2026). Penggeledahan itu dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Rumah yang digeledah disebut milik mantan Kapolres Bogor, Kombes Pol Iman Imanuddin, yang diduga ikut terseret dalam perkara tersebut. Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, rumah di Cibinong itu merupakan salah satu posko yang diduga digunakan sebagai tempat pemufakatan pada permulaan perbuatan makar.
Menurut Susatyo, penyidik menemukan sejumlah aktivitas di lokasi tersebut. Secara keseluruhan, penyidik menemukan empat posko yang diduga dipakai sebagai tempat pemufakatan. Penggeledahan tidak hanya dilakukan di Bogor, tetapi juga di Jakarta dan Tangerang sebagai bagian dari rangkaian penyidikan yang sama.
Penggeledahan di Cibinong merupakan tindak lanjut dari gelar perkara internal yang digelar penyidik sehari sebelumnya. Ekspose perkara bersama kejaksaan yang semula direncanakan pada hari yang sama ditunda karena tim masih maraton memeriksa barang bukti elektronik dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan makar.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, menghapus data elektronik, serta melakukan akses ilegal.
Dugaan penyadapan disebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Selain Presiden, para tersangka juga diduga menyadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Saat ini Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri, sedangkan Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan. Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta pada sidang etik 10 November 2026, dan memecat Eko Hadi Santoso dalam sidang etik 17 November 2026.
Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman delapan tahun penjara. Penyidik menyatakan akan terus melengkapi berkas dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum.
Sumber: sindojabar.com (sindojabar.com). Foto: sindojabar.com.